Tugas Wewenang dan Kewajiban

Senin, 23 Januari 2017 | 07:33:41 WIB | Dibaca: 7746 Kali

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

  1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
  4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
  5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kab/Kota;
  6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. Menetapkan peserta Pemilu ;
  8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib  menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
  10. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi Jambi  untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
  12. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya; 
  13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; 
  14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.