Pembukaan Kotak Suara Oleh KPU Tebo Sudah Sesuai PKPU

Selasa, 21 Maret 2017 | 04:43:40 WIB | Dibaca: 544 Kali


Anggota KPU Kabupaten Tebo, Ahdiyenti (dua dari kanan) memberikan jawaban ketika dikonfirmasi perihal jalur dan prosedur pembukaan kotak suara di Lima kecamatan di Kabupaten Tebo. Hal itu dikatakanya di sidang panel 1, Gedung MK, Jakarta, Senin (20/3).
Jakarta, kpud.jambiprov.go.id – Dalam sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi, Senin (20/3) Kuasa Hukum Pihak Pemohon, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tebo 2017, mempertanyakan dasar pembukaan beberapa kotak suara hasil Pilbup Tebo 2017.
 
Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pemohon mengkonfirmasi kepada majelis hakim apakah ada perintah dari Mahkamah Konstitusi perihal pembukaan kotak suara itu.
 
Anggota KPU Kabupaten Tebo Divisi Perencanaan dan Data, Ahdiyenti menjelaskan, KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara tersebut berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Tebo. 
 
Ia memaparkan pembukaan itu untuk penyiapan data dan alat bukti yang terkait dengan materi gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
 
“Berdasar materi gugatan, ada beberapa hal terkait dengan C6 yang katanya tidak diberikan. Maka pleno KPU Kabupaten Tebo sesuai dengan PKPU (Peraturan KPU) 11/2015, Pasal 71, kami mengundang pihak keamanan, dan panwas untuk membuka kotak untuk mengambil alat bukti yang diperlukan terkait materi gugatan,” kata Ahdiyenti dalam sidang MK panel 1 di Gedung MK, Jakarta.
 
Ketua MK, Arief Hidayat sempat mempertanyakan perihal jalur dan prosedur yang diperlukan untuk pembukaan kotak suara itu. “Kalau begitu itu sesuai dengan perintah KPU Pusat untuk menyiapkan segala sesuatu sehubungan dengan ada perkara di mahkamah?, dan apakah itu sudah sesuai prosedur nggak pembukaannya?," ujar Arief.
 
Ahdiyenti memaparkan, KPU Kabupaten Tebo telah melalui jalur yang semestinya, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
Ia menambahkan, menurut PKPU 11/2015, prosedur pembukaan tersebut tidak mengharuskan kehadiran masing-masing paslon yang berkompetisi dalam Pilbup Tebo 2017.
 
“Iya, dan itu sesuai prosedur. Di PKPU 11/2015 itu yang diundang hanya panwas dengan pihak pengamanan (Kapolres Tebo diketahui hadir saat acara itu/red. ),” lanjut Ahdiyenti.
 
Persoalan tersebut mencuat kala muncul pemberitaan yang menginformasikan bahwa KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara di Lima kecamatan di Kabupaten Tebo berdasarkan perintah MK, serta pemberitaan yang menginformasikan bahwa pembukaan tersebut tidak dihadiri oleh masing-masing paslon.
 
Terkait jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon, kuasa hukum pihak termohon (KPU Kabupaten Tebo) telah mempersiapkan 26 alat bukti untuk menjawab materi-materi gugatan. Oleh mahkamah, alat bukti tersebut telah disahkan.
 
MK belum memberikan keterangan resmi mengenai kapan sidang lanjutan akan digelar. Mengingat majelis hakim membutuhkan waktu dalam proses pemeriksaan alat bukti baik dari pihak pemohon, pihak termohon dan pihak terkait.
 

Senin ini rencananya MK akan menyidangkan 27 perkara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal tersebut, dapat dilihat melalui tautan berikut: Panel 1 MK ; Panel 2 MK.