SOSIALISASI PENCALONAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

Jumat, 13 Desember 2019 | 14:45:45 WIB | Dibaca: 1307 Kali


Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 Bertempat di Hotel Swissbell, Jambi, KPU Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jambi M.Subhan, didampingi oleh anggota KPU Provinsi Jambi M.Sanusi, Apnizal, Ahdiyenti dan Sekretaris KPU Provinsi Jambi Khoirul Bahri Lubis.

Kegiatan Sosialisasi berlangsung 1 hari dengan dihadiri oleh tamu undangan dari Institusi Pemerintahan, Partai Politik, Polda, Ormas, OKP dan Media.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jambi, M.Subhan mengatakan dalam kegiatan Rakor ini akan disosialisasikan tentang tata cara pencalonan baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik, sekaligus mengenai PKPU terbaru dan Tahapan Pencalonan PILKADA 2020 serta pengenalan Aplikasi SILON Pilkada 2020.

Pada kegiatan Sosialisasi ini materi di paparkan oleh anggota KPU Provinsi Jambi M.Sanusi yang mengatakan, ada 2 tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 mendatang, yakni tahapan persiapan yang meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. kemudian, pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, pembentukan panitia pengawas kabupaten/kota, kecamatan, lapangan dan pengawas TPS. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan yang dimulai dari pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan serta pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

“Untuk pilkada Jambi dalam hal ini pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa melalui partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan atau independen. Sementara, syarat calon yang maju haruslah warga negara Indonesia dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Syarat calon lainnya, pasangan calon menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. Menyatakan secara tertulis mundur sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, mundur sebagai anggota TNI dan Polri.

Sedangkan, syarat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi   atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir untuk partai yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi. Sementara, untuk partai politik ataupun gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan satu bakal pasangan calon. (red/rdh/editor/agng)