BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019 TINGKAT PROVINSI JAMBI

Selasa, 18 Desember 2018 | 12:35:14 WIB | Dibaca: 8064 Kali


KPU Provinsi Jambi foto bersama dengan Peserta Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 12 s.d 13 Desember 2018 bertempat di Rumah Kito Hotel & Resort, KPU Provinsi Jambi telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jambi. Bimtek tersebut terkait dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan  Audit Dana Kampanye.

Pada kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Kamapnye ini, KPU Provinsi Jambi mengundang peserta terdiri dari 11 KPU Kabupaten/Kota, masing-masing terdiri dari Divisi Hukum dan Operator Sidakam Kabupaten; 16 Partai Politik, masing-masing terdiri dari Ketua/Sekretaris/LO dan Operator Sidakam Partai Politik; serta, 20 orang peserta dari Calon Perseorangan DPD RI dapil Jambi.

Bimtek Pelaporan Dana Kampanye dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jambi. Dalam pembukaannya Ketua KPU Provinsi Jambi H.M Subhan, S.Ag., MH, mengatakan bahwa “mengingat pentingnya pelaporan dana kampanye ini, maka diharapkan kepada peserta dapat mengikuti kegiatan Bimtek sampai selesai, agar memahami dan mampu mengaplikasikan materi maupun aplikasi yang didapatkan ketika menyusun pelaporan dana kampanye pemilu 2019”

Bertindak sebagai narasumber, antara lain Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jamb Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I  memaparkan materi “Pokok-pokok Kebijakan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu”, dan “Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye”, sedangkan materi “Metode Penyetoran Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan” disampaikan oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Jambi. Adapun pada kesempatan ini Yuliusman, SE., M.Si., A.K.CA dari IAI Provinsi Jambi memaparkan materi terkait “Audit, Auditor Dana Kampanye”.

Sementara, sebagai moderator adalah Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas, yakni Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si. Beliau juga memaparkan materi terkait “Petunjuk Teknis Penyampaian LPSDK dan LPPDK, dan Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye”. Sedangkan sesi terakhir dari kegiatan Bimtek tersebut diisi dengan Simulasi Aplikasi Dana Kampanye terkait LPSDK oleh Tim dari KPU Provinsi Jambi.

Penting diketahui bahwa, pada sesi tanya jawab, partai politik mempertanyakan “integritas auditor yang akan mengaudit laporan dana kampanye”, sedangkan KPU Kabupaten/Kota terfokus pada “periode pelaporan dan jadwal penyampaian laporan Sumbangan dana kampanye”, serta pada simulasi aplikasi sidakam lebih terfokus pada “kategori barang habis pakai dan tidak habis pakai”

Kegiatan bimtek pelaporan dana kampanye ditutup oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I atas nama Ketua KPU Provinsi Jambi menjawab pertanyaan dari Parpol bahwa “KPU Provinsi Jambi menegaskan bahwa peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuannya, sedangkan kepada Auditor atau KAP yang bekerja diluar SOP akan diberikan sanksi bahkan dipidanakan sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani bersama KPU Provinsi Jambi”. (red/wwt)